Anggota DPR Anggap Jika Harganya Sama, Toh Hanya Ganti Warna
Jangkauan Serang — Anggota DPR Anggap Rencana pengadaan seragam baru untuk prajurit TNI kembali memicu perdebatan publik setelah diketahui bahwa desainnya tidak mengalami perubahan signifikan, hanya berbeda dari sisi warna dan corak kamuflase. Namun, di tengah sorotan tersebut, sejumlah anggota DPR RI menyatakan bahwa pengadaan dengan harga yang sama dianggap wajar, selama prosedur dan spesifikasi teknis tetap sesuai standar.
Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI, yang membidangi pertahanan, saat dikonfirmasi soal anggaran seragam TNI yang nilainya disebut-sebut tetap tinggi meski desain tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya.
Kalau memang hanya berganti warna, tapi bahan, distribusi, dan jumlah unitnya sama, maka secara logis harganya tidak harus turun drastis. Jangan dilihat dari tampilan saja,” kata Brigjen (Purn) Deddy Prasetya, anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra.
Pengadaan Seragam Tetap Sesuai Prosedur
Menurut Deddy, pengadaan seragam militer bukan soal mode, tapi menyangkut standar operasional, fungsi taktis, dan kenyamanan saat bertugas. Ia juga menegaskan bahwa keputusan soal pergantian warna seragam adalah kewenangan internal TNI yang didasarkan pada kebutuhan strategi, bukan sekadar estetika.
Mungkin ada pertimbangan operasional tertentu, seperti penyesuaian dengan medan atau penyatuan identitas antar matra. Yang penting tidak ada markup dan prosesnya transparan,” tambahnya.
Baca Juga: 2 Orang Ditangkap dalam Penggerebekan “Kerajaan Kubala” di Hutan Skotlandia
Anggota DPR Anggap Publik Pertanyakan Efisiensi
Meski dianggap sah oleh DPR, wacana seragam baru ini menuai respons beragam di masyarakat. Sejumlah pengamat anggaran mempertanyakan urgensi dan efisiensi dari pergantian tersebut, mengingat anggaran pertahanan juga sedang difokuskan untuk penguatan alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
Kalau hanya beda warna tapi biayanya tetap tinggi, wajar publik bertanya. Apakah tidak bisa digunakan dulu sampai stok lama habis?” kata Dian Heryanto, peneliti dari Indonesian Defence Budget Watch.
Menurutnya, pengadaan barang-barang militer harus menjunjung prinsip efisiensi dan akuntabilitas, apalagi dalam situasi ekonomi nasional yang masih dalam masa pemulihan pascapandemi dan krisis global.
Mabes TNI: Pengadaan Sudah Sesuai Kebutuhan
Seragam ini dirancang lebih adaptif dengan kondisi geografis Indonesia. Perubahan warnanya juga mengikuti kajian taktis untuk efektivitas kamuflase di area latihan dan operasi,” tulis Kepala Pusat Penerangan TNI.
Pengadaan seragam disebut telah melalui e-katalog dan proses lelang terbuka sesuai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penutup
Anggota dewan juga meminta TNI dan Kementerian Pertahanan untuk terbuka dalam menyampaikan detail spesifikasi dan alasan penggantian seragam kepada publik.
