SERANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang kembali mengumumkan perkembangan penting dalam kasus dugaan korupsi di PT Serang Berkah Mandiri (PT SBM). Pada Kamis (30/10/2025), penyidik resmi menetapkan dan menahan satu tersangka baru berinisial IGN CKR.
baca juga : Rusia Uji Coba Senjata Nuklir Lagi, Kali Ini Drone Bawah Laut Tercepat
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Serang, Meryon Hariputra, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan IGN CKR dalam aliran dana korupsi. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Bukti Baru Terkuak
Menurut Meryon, hasil penyidikan menunjukkan IGN CKR memiliki peran penting dalam pengelolaan dana PT SBM. “Berdasarkan bukti yang kami kumpulkan, terdapat transaksi tidak wajar yang melibatkan tersangka,” ujarnya.
Tim penyidik telah memeriksa dokumen keuangan, memanggil saksi internal, dan melakukan penelusuran aliran dana. Dari hasil pemeriksaan itu, ditemukan dugaan kuat adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut.
Penahanan untuk Mencegah Penghilangan Barang Bukti
Setelah penetapan tersangka, IGN CKR langsung ditahan di Rutan Kelas IIB Serang selama 20 hari ke depan. Kejaksaan menilai langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
“Penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami akan terus mengembangkan perkara ini agar semua pihak yang terlibat bisa dimintai pertanggungjawaban,” tegas Meryon.
Komitmen Kejari Serang Menuntaskan Kasus Korupsi
Kasus dugaan korupsi di PT Serang Berkah Mandiri ini sebelumnya telah menyeret sejumlah pihak lain. Kejari Serang menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan.
“Kami ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung bersih dan akuntabel. Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
Upaya Pencegahan Korupsi
Selain proses hukum, Kejari Serang juga mendorong penguatan sistem pengawasan di badan usaha milik daerah. Langkah ini penting untuk mencegah potensi korupsi di masa mendatang.
baca juga : Brasil Bak Medan Perang 64 Tewas di Penggerebekan Narkoba Terbesar
Kejaksaan berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi pejabat daerah agar lebih transparan dalam mengelola keuangan publik. Integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan.
