Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke DPR: Langkah Awal Reformasi Hukum Pidana
Jangkauan Serang – Pemerintah Serahkan DIM RUU Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyerahan DIM ini menjadi langkah awal pembahasan legislatif untuk menyesuaikan ketentuan pidana dengan kebutuhan hukum modern dan dinamika masyarakat saat ini.
Latar Belakang RUU Penyesuaian Pidana
RUU Penyesuaian Pidana dirancang sebagai upaya reformasi hukum pidana nasional, yang fokus pada:
Penyederhanaan ketentuan pidana yang tumpang tindih.
Penyesuaian hukuman dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan korban.
Modernisasi peraturan pidana untuk menghadapi kejahatan baru, termasuk kejahatan siber, narkotika, dan korupsi.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menekankan bahwa penyesuaian pidana diperlukan agar hukum lebih responsif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan globalisasi. “Kami ingin sistem hukum pidana kita lebih efektif, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip keadilan modern,” ujarnya.
Baca Juga: Jalan Trans Papua Jayapura Wamena Ditargetkan Tuntas November 2026 Mobil Bisa Melaju Mulus
Isi DIM RUU
DIM yang diserahkan berisi beberapa poin penting, antara lain:
Reformulasi pidana untuk kejahatan baru
Termasuk kejahatan dunia maya, penipuan digital, dan kejahatan siber lainnya.
Penyesuaian hukuman bagi tindak pidana lama
Perubahan masa hukuman untuk pelanggaran ringan agar seimbang dengan kejahatan berat.
Penguatan perlindungan korban
Pengaturan alternatif hukuman
Mengutamakan hukuman rehabilitatif, kerja sosial, atau denda bagi pelanggaran ringan untuk mengurangi populasi penjara.
Pemerintah Serahkan DIM RUU Proses Pembahasan di DPR
Rapat internal komisi hukum untuk membahas setiap butir DIM.
Konsultasi publik dan stakeholder untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum.
Penyusunan draf RUU sebelum masuk ke tahap pembahasan tingkat pertama di sidang paripurna DPR.
Ketua Komisi III DPR, H. Ahmad Yani, menyatakan bahwa DPR akan menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. “Kami ingin undang-undang ini tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan berpihak pada masyarakat,” katanya.
Pemerintah Serahkan DIM RUU Reaksi Publik dan Akademisi
Berbagai pihak menyambut positif langkah pemerintah ini:
Akademisi hukum menilai penyesuaian pidana penting agar hukum tidak ketinggalan zaman.
Organisasi HAM menekankan perlunya fokus pada prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi.
Masyarakat berharap RUU ini dapat mengurangi praktik penahanan berlebihan dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan.
Seorang pakar hukum pidana, Prof. Dr. Rini Suhartono, mengatakan, “DIM ini adalah peta masalah hukum pidana yang akan membantu DPR memahami prioritas reformasi.
Pemerintah Serahkan DIM RUU Tantangan Reformasi
Meskipun penyerahan DIM merupakan langkah awal yang penting, ada beberapa tantangan:
Sinkronisasi hukum lama dan baru
Perbedaan kepentingan politik
DPR harus menyeimbangkan aspirasi masyarakat, partai politik, dan kepentingan pemerintah.
Sosialisasi ke publik
Pemerintah Serahkan DIM RUU Harapan ke Depan
Meningkatkan efektivitas penegakan hukum
Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
Mengurangi kepadatan penjara melalui hukuman alternatif
Menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan teknologi dan sosial
Kesimpulan
Penyerahan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke DPR merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Dengan pembahasan yang matang, konsultasi publik, dan sinkronisasi dengan sistem hukum modern, RUU ini berpotensi menjadi undang-undang pidana yang lebih adil, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
