Kolaborasi Diskominfo Ketika Integritas Jadi Landasan Birokrasi
Jangkauan Serang – Kolaborasi Diskominfo telah memperlihatkan komitmen kuat terhadap integritas birokrasi, namun kolaborasi spesifik antara Diskominfo dan Inspektorat secara eksplisit belum banyak diberitakan. Meski begitu, sejumlah program terkait menekankan spirit transparansi dan anti-korupsi yang relevan sebagai ilustrasi kolaboratif.
1. Kolaborasi Diskominfo Kolaborasi Indirek melalui Layanan Informasi Publik
Diskominfo Tangsel aktif meningkatkan kualitas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melalui program seperti SIPINTAS, serta Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang pemutakhiran data, layanan, dan penyelesaian sengketa informasi publik
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Komisi Informasi Provinsi Banten, seperti Imron Mahrus dan Kori Kurniawan, yang menegaskan pentingnya transparansi dan pemutakhiran data untuk mempertahankan status badan publik sebagai “Informatif”
2.Kolaborasi Diskominfo Sinergi Pencegahan Korupsi lewat Bimtek Keluarga Berintegritas
Meskipun bukan langsung lingkup Diskominfo–Inspektorat, Pemkot Tangsel bekerja sama dengan KPK RI menyelenggarakan Bimtek “Keluarga Berintegritas”. Gagasannya: pejabat eselon II–III dan pasangan masing-masing ikut dibekali nilai-nilai antikorupsi agar keluarga bisa menjadi pengawasan pertama bagi pejabat, khususnya dalam memitigasi godaan korupsi
Baca Juga: Tambah 23 Ribu Sambungan Baru Sachrudin Layanan Air Bersih Harus Jangkau Semua Warga Kota Tangerang
3. Birokrasi Bersih: Monitoring dan Kolaborasi dengan KPK
Lebih lanjut, Pemkot Tangsel menggelar Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK yang membahas pengendalian internal: pengelolaan BMD, PSU, pengadaan, serta pelayanan publik. Ini memperkuat sinergi untuk menjaga integritas birokrasi secara luas
4. Netralitas ASN di Tengah Tahapan Demokrasi
Inspektorat, dalam kerangka pengawasan, juga terlibat dalam membentuk Tim Pemantau Netralitas ASN selama Pemilu 2024, bekerja sama dengan Diskominfo, BKPP, Kesbangpol dan OPD lain. Hal ini penting untuk menjaga komitmen ASN agar tak terlibat politik praktis dan mengikuti pakta integritas
Kolaborasi Diskominfo–Inspektorat Tangsel Giat Tanamkan Integritas Birokrasi
1. Sinergi Digital untuk Transparansi
Diskominfo memang gencar dengan digitalisasi informasi publik, sementara Inspektorat berperan sebagai pengawal akuntabilitas struktur pemerintahan—bersama, mereka bisa menciptakan sistem yang terbuka dan mutakhir. Misalnya, modul Bimtek digitalisasi PPID yang berkembang dapat diaudit oleh Inspektorat untuk memastikan ketepatan layanan.
2. Membangun Deteksi Dini Korupsi
Lewat platform informasi publik seperti SIPINTAS, kepala daerah dapat mencermati anomalitas pengadaan atau dokumen yang keliru. Inspektorat kemudian dapat menyelidiki lebih lanjut—mengawali sejak tingkatan PPID, bukan menunggu pelanggaran besar.
3. Integritas Keluarga & Netralitas ASN sebagai Mitigasi Ganda
Kolaborasi Bimtek Keluarga Berintegritas (oleh KPK) dan Tim Pemantau Netralitas ASN (dikawal Inspektorat dan DISKOMINFO) menciptakan dua lembaga pengawasan sosial: keluarga dan sistem digital. Idealnya, keduanya saling melengkapi untuk menguatkan etika birokrat.
4. Sistem Pelaporan Bersama untuk Whistleblower Government
Diskominfo bisa menyediakan kanal pelaporan digital—sementara Inspektorat bertindak sebagai pengelola lanjutan laporan. Ini membangun rangkaian “deteksi–respon” yang transparan dan terpercaya.
